Perkembangan dan Prospek Bisnis Batubara di Indonesia

Pemerintah memiliki kepentingan yang sangat besar pada pertambangan mineral, khususnya batubara. Hal itu terkait dengan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik dan industri. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah berupaya membangun sejumlah pembangkit listrik dalam rangka penyediaan listrik 10.000 MW. Sebagian besar kebutuhan energi untuk program itu akan dipenuhi bahan bakar batubara. Sementara sesuai PP No. 5/2005 tentang Kebijakan Energi Nasional, ditargetkan hingga tahun 2025, pangsa pasar batubara dalam energi nasional adalah sebesar 33%. Namun rencana itu sulit dicapai jika cadangan bahan tambang batubara yang ada tidak segera dieksploitasi. Padahal per tahun 2006 lalu, total cadangan batubara Indonesia mencapai 6,75 miliar ton, yang sebagian besar tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Dan angka cadangan batubara ini masih akan berubah dengan adanya temuan dari studi bersama antara Badan Geologi Departemen ESDM dan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Jepang.

Disisi lain, saat ini, industri pertambangan Indonesia khususnya pertambangan mineral tengah mengalami pertumbuhan stagnan. Cadangan mineral yang sangat besar tidak diimbangi dengan ekspansi di lahan konsesi pertambangan baru. Kendati masih terjadi investasi yang cukup besar di industri pertambangan mineral yang mencapai US$ 1,31 miliar, namun investasi itu hanya terbatas pada investasi lahan konsesi pertambangan yang lama. Sementara menurut Dirjen Minerbapabum, industri pertambangan Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang paling signifikan antara lain adalah tumpang tindih penggunaan lahan, kebijakan fiskal dan kesalahan manajemen serta administrasi pertambangan oleh daerah.

Hingga kini masalah tumpang tindih penggunaan lahan yang merupakan masalah klasik sulit diselesaikan. Sebagai gambaran, penggunaan lahan pertambangan milik satu perusahaan oleh perusahaanPerkembangan proyek-proyek Kelistrikan di Indonesia ,Okt 2008 lain sering terjadi. Misalnya seperti dialami oleh perusahaan tambang batubara Arutmin Indonesia di Kalimantan Selatan, dimana lahan konsesinya dieksploitasi oleh perusahaan lain secara ilegal. Hal ini antara lain karena mudahnya ijin kuasa pertambangan (KP) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat daerah setempat.

Namun masalah paling krusial dalam tumpang tindih lahan adalah kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Sesuai UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, pasal 38 ditetapkan hutan lindung tertutup bagi kegiatan pertambangan dengan sistem open pit. Hal ini didasarkan atas kepentingan penyelamatan ekologi hutan tropis Indonesia. Padahal cadangan mineral terbesar justru berada di kawasan hutan lindung. Akibatnya hal ini menjadi titik perselisihan antara pemerintah dan pengusaha. Pada gilirannya, larangan kegiatan pertambangan di hutan lindung membuat industri pertambangan mineral di Indonesia sulit berkembang. Selain itu, aturan itu membuat pengusaha tambang sering mengalami kesulitan menentukan titik eksploitasi, karena sebagian areal hutan lindung berimpitan dengan lahan konsesi pertambangan.

Namun ditengah hambatan itu dan akan terbitnya UU Minerba yang baru, selama tahun 1997 – 2006, produksi batubara Indonesia menunjukkan peningkatan cukup tinggi yaitu rata-rata 13,9% per tahun dari hanya 54,7 juta ton menjadi 177 juta ton pada tahun 2006. Kecenderungan meningkatnya produksi batubara antara lain didorong oleh beberapa perusahaan kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mulai memasuki tahap produksi seperti Bangun Banua Persada Kalimantan, Borneo Indobara, Dharma Puspita Mining, Kalimantan Energi Lestari, Mahakam Sumber Jaya, Riau Bara Harum, Trubaindo Coal Mining, Insani Bara Perkasa dan Interex Sacra Raya.

Sementara itu, dengan diterapkannya Pajak Ekspor (PE) batubara yang kontroversial pada tahun 2005, namun justru ekspor batubara menunjukkan peningkatan yang berarti, karena didorong membaiknya harga batubara di pasar dunia. Sebagai gambaran, menurut catatan BPS, pada tahun 2006 lalu, ekspor batubara mencapai 183,9 juta ton dengan meraih devisa senilai US$ 6,08 miliar, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai eksportir terbesar batubara dunia sejak tahun 2005.

Sebaliknya penjualan batubara di dalam negeri masih berkisar antara 35 juta – 40 juta ton per tahun. Namun dengan adanya proyek-proyek PLTU yang dicanangkan pemerintah melalui Fast Track Program, maka diproyeksikan mulai tahun 2009, pemakaian batubara akan meningkat tajam yang diperkirakan mencapai 70 juta ton. Mengingat kebutuhan batubara untuk PLTU Suralaya (3400 MW) sendiri yang dioperasikan Indonesia Power akan meningkat dari 12,5 juta ton pada tahun 2008 menjadi 30 juta ton pada tahun 2012, terdiri dari jenis high rank coal (9,8 juta ton) dan low rank coal (20,2 juta ton).

Saat ini salah satu proyek PLTU Fast Track Program yang telah memasuki tahap pembangunan adalah PLTU Labuhan/Banten 2 (2×316 MW) dengan investasi US$ 492,9 juta. Sebelumnya pada Maret 2007, lima kontrak engineering, procurement and construction (EPC) atas lima proyek percepatan PLTU telah ditandatangani yaitu Suralaya 1×625 MW dengan kontraktor CNTIC China, Labuhan 2×316 MW dengan Chengda, Indramayu 3×330 MW dengan Sinomach, PLTU Paiton 1×660 MW dengan Harbin Power dan PLTU Rembang 2×316 MW dengan Zelan. Sementara pada Mei 2007, PLN telah menetapkan pemenang lelang proyek PLTU Teluk Naga (3×300 MW), PLTU Pelabuhan Ratu (3×300 MW) dan PLTU Pacitan (2×300 MW). Sedangkan untuk proyek PLTU Paiton 3-4 (1×800 MW) senilai US$ 800 juta akan digarap Mitsui Co.

Sementara itu, proyek-proyek PLTU di luar Jawa yang telah diresmikan antara lain PLTU Tawaeli (2×15 MW) milik PT Pusaka Jaya Palu Power dengan investasi US$ 29,5 juta. Sedangkan Proyek PLTU Tanjung Kasam di Batam akan segera dibangun setelah memperoleh kredit dari sindikasi perbankan BNI, BRI dan Bukopin senilai US$ 80,9 juta. Dan lima proyek PLTU lainnya di Luar Jawa akan dibangun Truba Alam Manunggal Engineering, masing-masing adalah PLTU Banyuasin (2×125 MW), PLTU Kuala Tanjung (2×125 MW), PLTU Tulang Bawang (2×30 MW), PLTU Pontianak (2×25 MW dan PLTU Bangka (2×10 MW).
Terkait dengan hal itu, PT Multidata Riset Indonesia (MDRI) sebagai perusahaan jasa penyedia data dan informasi, telah menerbitkan kajian atau studi mengenai “Perkembangan dan Prospek Bisnis Batubara di Indonesia”, Juni 2007 (Ditengah Meningkatnya Kebutuhan Batubara oleh Proyek PLTU 10.000 MW).

Pada studi ini, pembahasan meliputi perkembangan bisnis pertambangan batubara sektor hulu yang mencakup tahap kegiatan penyelidikan umum hingga perkembangan produksi. Sementara perkembangan bisnis di sektor hilir, pembahasannya meliputi perkembangan penjualan batubara di pasar domestik, distribusi dan pemasaran, harga, konsumsi batubara di dalam negeri serta perkembangan ekspor dan impor batubara. Selain itu, dilengkapi juga pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek PLTU Fast Track Program, proyek pengembangan potensi batubara melalui upgrading brown coal (UBC), coal bed methane (CBM) & coal liquefaction dan profil perusahaan-perusahaan batubara yang beroperasi di Indonesia.

Kami berharap, studi ini akan bermanfaat bagi kalangan bisnis terutama para pengambil keputusan di sektor pertambangan batubara. Studi ini juga bermanfaat bagi kalangan bisnis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan industri pertambangan batubara seperti sektor perbankan, jasa asuransi, perkapalan dan perdagangan. Selain itu, studi ini juga bermanfaat bagi para investor atau calon investor yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang aktif di bisnis batubara di Indonesia saat ini.

copyright : http://riyanjkbusiness.blogspot.com/2009/12/perkembangan-dan-prospek-bisnis.html